Ketika Pegawai MBG Lebih Cepat Jadi ASN daripada Guru: Ada yang Keliru dengan Prioritas Kita?

Belakangan ini muncul diskusi (dan kegelisahan) di ruang publik: mengapa pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru diangkat menjadi ASN, sementara banyak guru masih berstatus honorer?

Pertanyaannya sederhana, tapi implikasinya besar bukan hanya soal birokrasi, melainkan arah kebijakan pendidikan dan keadilan sosial.

Tulisan ini tidak bermaksud meremehkan pentingnya MBG. Program ini penting, bahkan strategis. Tapi justru karena penting itulah, kita perlu bertanya dengan jujur: apakah jalur ASN adalah pilihan yang paling tepat?

Pendidikan Itu Bukan Sekadar Program, Tapi Proses

Dalam literatur kebijakan publik, pendidikan dipahami sebagai public service jangka panjang, bukan proyek jangka pendek.

Di dalam sistem itu, guru adalah aktor utama—bukan pelengkap.

Guru:

• bekerja langsung membentuk kemampuan kognitif, afektif, dan karakter siswa,
• menghadapi kompleksitas kelas setiap hari,
• dan sering kali bekerja dalam kondisi yang jauh dari ideal.

Namun ironisnya, ribuan guru honorer masih menunggu kepastian status, meskipun:

• telah melalui seleksi akademik,
• mengabdi bertahun-tahun,
• dan menjadi tulang punggung sekolah di daerah.

Di titik ini, kebijakan yang justru mempercepat ASN bagi pegawai non-pendidik memunculkan pertanyaan serius tentang skala prioritas negara.

MBG: Penting, Tapi Bukan Core Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis jelas punya dampak positif terutama pada kesehatan dan kesiapan belajar siswa.

Namun secara fungsi, MBG adalah program pendukung (supporting system), bukan inti proses pendidikan.

Dalam kerangka manajemen sektor publik:

• fungsi inti → seharusnya diisi oleh ASN,
• fungsi pendukung → lebih fleksibel melalui kontrak profesional, BLU, atau skema non-ASN.

Mengangkat pegawai MBG menjadi ASN berpotensi menciptakan mismatch struktural:

program yang sifatnya bisa berubah mengikuti rezim politik, tetapi pegawainya berstatus permanen.

Masalah Etika Kebijakan: Rasa Keadilan Sosial

Kebijakan publik tidak hanya dinilai dari legalitas, tetapi juga dari legitimasi sosial.

Di sinilah persoalan terbesar muncul.

Bayangkan sudut pandang guru honorer:

“Kami mengajar puluhan murid setiap hari, bertahun-tahun, tapi status tak kunjung jelas.

Sementara pegawai program baru justru cepat jadi ASN.”

Kondisi ini bukan sekadar soal kecemburuan, melainkan ketidakadilan yang dirasakan (perceived injustice) dan ini berbahaya bagi:

• motivasi tenaga pendidik,
• kualitas pembelajaran,
• kepercayaan terhadap negara.

Dalam teori kebijakan, ini disebut policy dissonance: ketika tujuan baik justru menghasilkan dampak sosial negatif karena desain yang keliru.

Risiko Politisasi dan Proyekisasi ASN

ASN idealnya netral, profesional, dan berbasis merit.

Namun ketika jalur ASN dibuka melalui program yang sangat dekat dengan kebijakan politik tertentu, risikonya adalah:

• kesan rekrutmen berbasis proyek,
• potensi titipan,
• dan pelemahan merit system.

Bukan berarti semua pegawai MBG tidak kompeten tetapi jalur kebijakannya yang bermasalah.

Alternatif yang Lebih Masuk Akal

Jika tujuannya adalah efektivitas dan keadilan, maka pilihan rasionalnya jelas:

Guru diprioritaskan sebagai ASN, terutama yang sudah lama mengabdi

MBG dikelola secara profesional, melalui:

• kontrak berbasis kinerja,
• BLU/BUMN,
• atau kemitraan transparan

ASN difokuskan pada fungsi inti negara, bukan program ad-hoc

Dengan desain seperti ini, negara tetap hadir, program tetap berjalan, dan rasa keadilan sosial terjaga.

Penutup: Negara Dinilai dari Siapa yang Diprioritaskan

Pada akhirnya, kebijakan adalah cermin nilai.

Ketika negara lebih cepat mengangkat pegawai program dibandingkan pendidik, publik berhak bertanya:

Apakah kita benar-benar menempatkan pendidikan sebagai prioritas, atau hanya sebagai etalase kebijakan?

Jika pendidikan adalah investasi masa depan, maka guru bukan pilihan kedua.

Mereka seharusnya menjadi barisan pertama yang dibereskan.